Tuesday, June 27, 2006

SBY Pertahankan Pasar Tradisional

Minggu, 4 Juni 2006
Arus modernisasi dan globalisasi cepat atau lambat akan mendesak kegiatan perekonomian desa lewat pasar tradisional makin ke pinggiran. Pasar tradisional yang selama ini menjadi pertahanan terakhir kegiatan ekonomi rakyat, dengan terpaksa makin hari kian terpojok oleh gempuran pasar modern dan hypermarket yang kini muncul bak jamur di musim hujan. Munculnya mal-mal yang bersih, nyaman dan rapi menawarkan kelebihan dan pelayanan membuat pasar tradisional kehilangan daya saing.

Kondisi umum pasar tradisional di Indonesia sendiri cukup memprihatinkan. Kesan kotor dan tidak aman kerap kita lihat. Sementara harga barang yang ditawar di pasar modern maupun hypermarket tak berbeda jauh dengan harga di pasar tradisional. Bila harganya sebanding, masyarakat lebih memilih ke mal. Selain belanja kan bisa cuci mata.

Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), di seantero Indonesia terdapat tak kurang dari 13.450 pasar tradisional dengan 12,6 juta pedagang. Nilai aset keseluruhan sebesar Rp 65 triliun. Di sinilah dibutuhkan keberpihakan dan pilihan kebijakan yang pro rakyat kecil dari para pemimpin.

Presiden SBY melukiskan, pasar tradisional sebagai oasis bagi rakyat kecil. Di sana, berbagai level sosial dapat bertemu. Tidak hanya untuk sekadar bertransaksi, tetapi juga menjalin hubungan sosial. Sehingga, menurut SBY, keberadaan pasar tradisional ke depan patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya.

Alina Hikmah
Jl Buncit Raya No 87 RT 06/VIII
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
-----------
PRESIDEN MINTA PASAR TRADISIONAL DILINDUNGI


Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri dan pejabat Pemda memperbaiki manajemen pengelolaan pasar tradisional serta mengeluarkan peraturan yang melindungi keberadaan pasar itu dari persaingan dengan pasar-pasar modern atau hypermarket.

"Saya minta Menteri, Gubernur, Bupati dan Camat untuk memikirkan agar pasar tradisional hidup dengan lebih baik sehingga membawa keuntungan bagi kita semua," kata presiden dalam acara ulang tahun ke-2 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Istora Senayan Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keberadaan pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia yang mencapai 13.450 buah harus dipertahankan karena di tempat itulah bergantung nasib jutaan petani, nelayan dan pedagang. "Jadi jangan sampai pasar-pasar itu tutup, karena mereka tidak ada tempat untuk berjualan lagi," katanya.

Dalam era persaingan bebas ini, lanjutnya masuknya sejumlah hypermarket atau supermarket sebaiknya diatur agar tidak merugikan keberadaan pasar tradisional.

"Saya setuju tidak boleh pasar-pasar tradisional dibiarkan bersaing bebas dengan hypermarket. Sebenarnya aturannya ada. Ada aturannya, kalau hypermarket tempatnya di sini, tidak boleh di sana. Sejumlah Pemda sudah mengeluarkannya. Sementara Pemda yang belum, saya akan minta segera mengeluarkan aturannya," tambahnya.

Dikatakan presiden, saat ini sejumlah menteri terkait sedang menyusun Perpres untuk melindungi keberadaan pasar tradisional yang diharapkan dapat melindungi keberadaan pedagang pasar sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Saya akan menandatangani Perpresnya. Tetapi sebelum itu, aparat harus mengajak bicara pimpinan daerah dan APPSI, sehingga peraturan itu bagus, adil, tepat, melindungi yang lemah dengan demikian ekonomi kerakyatan akan tumbuh," katanya.

Menurutnya, ekonomi Indonesia menganut kapitalistik yang hanya menguntungkan pemilik modal besar sehingga sistem pasar terbuka berlaku di seluruh dunia. Tetapi pemerintah akan tetap memberikan keberpihakan kepada yang lemah, sehingga memberikan rasa keadilan sosial dan mendorong kesejahteraan rakyat.

"Dengan demikian, pemilik modal besar silahkan tumbuh untuk kepentingan tenaga kerja, pajak dan lain-lain, sementara pasar-pasar tradisional dan UKM kita lindungi dan didorong agar tumbuh dengan baik," katanya.

Presiden menegaskan agar Pemda memperbaiki sistem pengelolaan pasar tradisional dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan pungutan-pungutan yang tidak perlu.

"Jangan `amburadul` mengelola pasar. Kita akan perbaiki bersama. Saya akan ajak pimpinan daerah, bupati, walikota untuk mengelola dengan baik. Jangan ada ekonomi biaya tinggi, jangan ada pungutan-pungutan yang tidak perlu. Kalau ada pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tetap memberikan ruang agar ekonomi kerakyatan tumbuh," katanya.

Peduli

Sementara itu, Ketua APPSI Ibih Tg Hasan mengatakan selama ini pemerintah seakan tidak peduli terhadap keberadaan pasar trasidional sehingga menjadi identik dengan pasar yang kotor, kumuh dan jorok.

"Dari observasi kami, kondisi kotor dan jorok itu justru karena tidak baiknya manajemen pengelolaan pasar tersebut yang kebanyakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, sistem manajemen pasar tradisional yang dikelola Pemda harus diubah," katanya.

Ketidakpedulian pemerintah terhadap keberadaan pasar tradisional, lanjutnya semakin terlihat saat ini dengan masuknya hypermarket dan supermarket hingga ke kabupaten dan kecamatan-kecamatan, padahal seharusnya ada batasan yang jelas untuk melindungi keberadaan pasar tradisional.

Hasan mengatakan anggota APPSI yang berjumlah 12,6 juta pedagang juga berharap pemerintah melakukan modernisasi pasar tradisional sehingga bisa bersaing dengan hypermarket. Namun, modernisasi harus dilakukan secara bersahabat dengan tidak menaikkan harga sewa kios terlalu tinggi.

Sebagai masukan terhadap Perpres pasar tradisional yang sedang disusun pemerintah, Hasan menyampaikan lima hal yaitu melakukan sertifikasi terhadap pengelolaan pasar, melakukan modernisasi pasar yang bersahabat, menetapkan lokasi hypermarket pada batas-batas kota, menetapkan syarat pada peritel modern dan tidak mematikan pemasoknya serta mengajak pedagang pasar dalam investasi dan pengelolaan pasar.

Acara yang dihadiri sekitar 5.000 pedagang pasar dan keluarganya itu berlangsung meriah dan akrab. Sejumlah menteri dan pejabat lembaga tinggi negara tampak hadir seperti Mendag Mari Elka Pangestu dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie.(*)
Antara news.

Thursday, June 22, 2006

APPSI Juga Protes PIA Jemundo

Rabu, 21 Juni 2006
www.jawapos.co.id
Minta Pemprov Segera Konkretkan Pembangunan
SURABAYA - Terkatung-katungnya rencana pembangunan Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo Sidoarjo terus menuai kritik. Bukan hanya anggota DPRD Jatim yang protes. Pedagang pasar tradisional juga ikut-ikutan mengecam pemprov yang dianggap lamban merealisasikan pasar senilai Rp 4,2 triliun lebih itu.

"Sudah cukup lama kami menunggu-nunggu dimulainya pembangunan PIA. Tapi, sampai sekarang kok nggak jalan-jalan. Yang ada malah janji-janji terus," ujar Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jatim, H Achmad Zaini, kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut dia, komunitas pedagang pasar kini mulai dihinggapi keragu-raguan terhadap proyek tersebut. Bahkan, ada yang mulai pesimistis terhadap keseriusan pemprov menata pedagang pasar. "Semula, kita berharap PIA dapat menyaingi mal dan hipermarket yang kini menjamur. Tapi, pedagang pasar kini jadi ragu-ragu," kata Zaini. Dia khawatir, ketidakpastian pembangunan PIA mengakibatkan pedagang pasar tak lagi percaya terhadap janji-janji pemprov.

Dia juga menjelaskan, APPSI Jatim ikut memantau perkembangan proyek PIA sejak awal diwacanakan hingga penunjukan PT Pilar 45 sebagai investor. Kesan yang timbul, menurut Zaini, proyek PIA selalu diliputi permasalahan, mulai proses pembebasan tanah hingga penunjukan investor. "Kita mendengar bahwa pembebasan tanah yang menghabiskan bermiliar-miliar dana APBD masih bermasalah," tuturnya. "Sekarang, ganti masalah investor pembangunan fisiknya yang bermasalah, bagaimana ini," kata pria asal Madura itu.

Zaini juga mengaku heran mendengar biaya investasi PIA yang disebut mencapai Rp 4,2 triliun itu. "Jembatan Suramadu yang dibangun di atas laut saja nggak sampai segitu. Ini mbangun pasar saja kok sampai Rp 4 triliun lebih," katanya, seperti menyindir.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Bambang Suhartono menegaskan sikapnya untuk terus menyorot polemik tersebut. Dia meminta anggota dewan dari fraksi lain bersungguh-sungguh mengajukan hak interpelasi. "Sudah cukup kita bersabar. Harus ada langkah konkret dari dewan untuk menyikapi masalah ini agar tidak berlarut-larut," tegas kader PDIP itu. (oni)

Friday, June 16, 2006

Minggu, 11 Juni 2006 Raperda RTRW dan Hak Ekonomi Warga Oleh: Eko Pujiyono PEMERINTAH Kota Surabaya sedang mempersiapkan sebuah peraturan daerah

Minggu, 11 Juni 2006


Oleh: Eko Pujiyono
PEMERINTAH Kota Surabaya sedang mempersiapkan sebuah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Surabaya. Perda rencana tata ruang wilayah merupakan kebutuhan penting dan mendesak saat ini. Hal itu tidak lepas dari fungsi Perda RTRW sebagai landasan normatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, lautan, dan udara di Surabaya. Selain itu, dinamika masyarakat Surabaya dan perkembangan industri di wilayah ini menuntut penyesuaian yang terus-menerus antara policy pada tingkat pemerintah dan objek policy itu sendiri. Mengingat nilai strategis Perda RTRW, wajar jika saat ini bermunculan opini pro dan kontra. Suasana pro dan kontra menyongsong Perda RTRW baru pasti akan terus bergulir dan itu lumrah dalam alam demokrasi. Hal terpenting adalah diskusi RTRW harus selaras dan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Surabaya.

Ada dua hal penting yang seharusnya diperhatikan dalam penyusunan RTRW Kota Surabaya yang baru, yaitu aspek manusia dan aspek lingkungan. Perhatian terhadap aspek manusia berarti Perda RTRW harus berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang diperuntukkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Artinya, pengelolaan dan pemanfaatan SDA sebagai manifestasi pembangunan tidak boleh mengalienasi kepentingan masyarakat. Selain itu, Perda RTRW tidak boleh menstimulasi adanya kesenjangan sosial dan harus memeratakan hasil pembangunan kepada masyarakat Kota Surabaya.

Perhatian kedua dalam penyusunan RTRW adalah aspek lingkungan. Maksudnya, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam Perda RTRW harus mengandung satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis dan memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Hal paling krusial dalam penyusunan Raperda RTRW adalah menjaga sinergi apa yang telah ada sekarang dan apa yang akan diadakan pada masa mendatang. Gejolak penegakan Perda RTRW kadang muncul karena pelaksanaan RTRW mengabaikan sesuatu yang telah ada dan sedang berjalan.


Sifat Represif

Apabila meninjau isi Raperda RTRW Kota Surabaya, perda itu bisa menciptakan bom waktu bagi warga kota. Itu berkaitan dengan perlindungan terhadap hak property warga kota pasca pengesahan Raperda RTRW. Sebuah kewajaran bila warga waswas di masa penyusunan RTRW. Mereka tentu mengharapkan bahwa Perda RTRW baru tidak mengalienasi hak-hak mereka. Apalagi, saat ini banyak tanah di Surabaya yang masih menggunakan surat hijau.

Hal itu akhirnya mengarahkan masyarakat pada overmonitoring. Sebelum Raperda RTRW bergulir saja perjuangan masyarakat untuk meningkatkan status tanah ke hak milik sangat sulit, apalagi jika Perda RTRW disahkan. Pemerintah Kota Surabaya akan lebih leluasa untuk mengelola dan memanfaatkan tanah berkartu hijau dengan dalih menyesuaikan RTRW.

Untuk menghindari prasangka negatif publik, Raperda RTRW berusaha mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pasal 67. Ada empat hak yang dimiliki masyarakat. Pertama, masyarakat berperan serta dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua, mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan. Ketiga, menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang. Keempat, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Meski konsep partisipasi telah diatur, Raperda RTRW tetap menampilkan sosok yang represif. Sifat represif itu muncul karena ada unsur pelanggaran hak ekonomi warga Kota Surabaya dalam penyusunan raperda itu.

Patut untuk diketahui, hak ekonomi adalah hak mendasar yang lahir dari International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan DUHAM. Hak ekonomi telah diakui negara-negara anggota PBB sebagai norma dasar pembangunan. Setiap negara anggota PBB yang sedang membangun patut mengakui dan mengormati hak ekonomi warganya. Secara konkret, hak ekonomi terwujud melalui hak kepemilikan (property right). Hak kepemilikan merupakan dasar bagi terciptanya standar hidup yang layak dan mengurangi kesenjangan sosial. Perlindungan hak kepemilikan merupakan unsur utama dari norma pembangunan karena di banyak negara, pembangunan cenderung menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi.

Lebih lanjut, bukti pelanggaran hak kepemilikan dari penyusunan Raperda RTRW bisa disimak dalam pasal 70. Pada pasal tersebut termuat bahwa apabila nanti ada perubahan jenis dan pemanfaatan lahan yang dimiliki masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW, masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak. Ironisnya, ganti rugi yang layak hanya diukur oleh aspek musyawarah dan ketentuan peraturan. Itu berarti, Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum akan mudah digunakan sebagai payung terakhir bila musyawarah gagal. Padahal, hingga detik ini, banyak masyarakat yang protes terhadap Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 itu karena dianggap mengabaikan hak ekonomi masyarakat. Sejarah telah mencatat, di masa lalu banyak sekali penggusuran yang mendalilkan untuk kepentingan umum, padahal hanya menfasilitasi pemilik modal.

Bentuk kompensasi yang disuguhkan raperda juga limitatif, yaitu uang, tanah pengganti, permukiman kembali, dan penyertaan modal (saham). Pertanyaan muncul saat masyarakat tidak menerima bentuk kompensasi/ganti rugi karena tiadanya kesesuaian harga/kompensasi. Raperda tidak mengatur hal tersebut. Karena itu, bila kondisi deadlock, pemerintah akan leluasa menggunakan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Akhirnya masyarakat lagi yang tidak diuntungkan. Untuk menghindari hal itu, Raperda RTRW yang baru dituntut untuk lebih menghargai hak ekonomi yang melekat pada warga Kota Surabaya. Penghargaan itu bisa berbentuk penggunaan nilai pasar sebagai dasar penghitungan ganti rugi. Selain itu, penghargaan hak ekonomi harus diwujudkan dalam bentuk mengakui sesuatu yang telah diperoleh secara legal. Warga kota yang telah memiliki sesuatu secara legal tidak layak diperlakukan semena-mena. (ekopujiyono@yahoo.com)
Eko Pujiyono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Revitalisasi Pasar Tradisional Bukan Musuh Pedagang

Senin, 24 Apr 2006

Dari Simposium Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
SURABAYA - Revitalisasi pasar tradisional hampir selalu membawa pro-kontra. Pedagang tradisional sering merasa dirugikan lantaran harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Kadang, mereka harus kembali dari nol lantaran tidak mendapatkan lokasi yang cocok.

Keresahan semacam itulah yang kemarin muncul dalam Simposium Nasional Masyarakat Pedagang Pasar Tradisional Menyongsong Era Globalisasi di Balai Kartika Makodam. Acara tersebut sekaligus melengkapi deklarasi dan pelantikan musyawarah kerja wilayah pertama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Jatim dengan ketua Achmad Zaini.

Isu paling santer dalam simposium tersebut adalah revitalisasi pasar tradisional dan kemandirian pedagang. Ketua DPP APPSI Ibih T.G. Hassan yang juga menjadi pembicara "membidik" fenomena terdesaknya pasar tradisional oleh pasar-pasar modern yang mulai menjamur. Bukan hanya di perkotaan, namun sampai ke pelosok daerah.

Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah menerapkan regulasi yang mengatur pembatasan pasar modern agar tidak mendesak keberadaan pasar tradisional. Dia juga menawarkan konsep pasar tradisional yang dikelola secara modern. Sebisa mungkin pasar tersebut dikelola secara mandiri oleh para pedagang pasar. "Jadi, pedagang tidak bergantung pada pengelola pasar dan pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Dahlan Iskan yang menjadi pembina APPSI mengemukakan isu tentang tantangan yang dihadapi pasar tradisional dalam masa "paceklik". Menurut dia, daya beli masyarakat saat ini menurun. Kondisi perekonomian global juga sedang dalam ketidakpastian. Mau tidak mau, kondisi itu akan memengaruhi kehidupan para pedagang pasar tradisional.

Meski demikian, kata Dahlan, pedagang mempunyai kelebihan relatif lebih independen daripada profesi yang lain. Karena itu, pedagang sebenarnya juga mampu lebih mandiri tanpa harus bersandar pada pemerintah serta investor. "Kalau menunggu campur tangan pemerintah, kapan majunya?" ujarnya.

Dia menyatakan, pedagang juga harus menangkap fenomena perubahan secara bijak. Misalnya, cara menyikapi kehadiran hypermarket yang semakin menjamur. Menurut Dahlan, perubahan fenomena semacam itu tidak perlu dilawan, tapi lebih baik dikendalikan. "Kalau melawan, paling bisanya hanya demo. Tapi, perubahan ini justru harus dianggap sebagai tantangan yang memotivasi pedagang untuk maju," tegasnya.

Simposium kemarin juga dihadiri Ketua PB NU KH Masdar F. Mas’udi, Dirjen Industri Kecil Deperindag Sakri Widhianto, serta Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian Djoko Said Damarjati. (ein)

Thursday, June 15, 2006

SERBUAN hipermarket yang marak di Kota Surabaya

Oleh: Djoko Triatmo Ali
SERBUAN hipermarket yang marak di Kota Surabaya sangat membuat khawatir para pedagang pasar tradisional. Melihat kenyataan yang bisa membuat tak berdaya tersebut, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang membawahi 81 pasar tradisional di Surabaya tidak tinggal diam begitu saja. PD Pasar Surya sudah mulai melakukan modernisasi beberapa pasar tradisional di Surabaya. Pasar Wonokromo yang kini menempati Gedung Darmo Trade Center (DTC) adalah salah satu pasar modern yang sudah dikembangkan PD Pasar Surya.

Sejak diresmikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Imam Oetomo pada 11 Juni 2005 itu, bangunan 8 lantai senilai Rp 300 miliar itu kini menjadi salah satu ikon Gerbang Kota di Surabaya Selatan. Sebanyak 3.890 stand Pasar Wonokromo menempati Lantai Dasar Bawah (LDB) dan Lantai Dasar Atas (LDA) Gedung DTC. Enam lantai lainnya dikelola PT Arwinto Intan Wijaya selaku investor yang membangun DTC.

Sukses yang diraih PD Pasar Surya untuk memodernisasi Pasar Wonokromo menjadi satu tonggak "kebangkitan" pasar tradisional di Surabaya. Apa yang dikhawatirkan sementara pihak yang meragukan PD Pasar Surya bisa membangun Pasar Wonokromo bersama PT Arwinto, ternyata tidak terbukti. Pasar Wonokromo kini menjadi pasar modern yang nilai transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 300 juta per hari.

Setelah berhasil menata Pasar Wonokromo, PD Pasar Surya langsung menerima tawaran investor. PD Pasar Surya sudah menandatangani kesepakatan dengan investor senilai Rp 750 miliar untuk dana pembangunan kurang lebih 10 pasar-modern. Bersama PT Gita Nusa Sarana Niaga, PD Pasar Surya kini sedang membangun Pasar Tambahrejo dengan 8 lantai. Lantai 1 dan sebagian lantai 2 diperuntukkan bagi Pasar Tambahrejo dengan nuansa tradisionalnya. Enam lantai di atasnya akan dibangun hotel, pusat perbelanjaan dan pusat hiburan lainnya.

Proses pembangunan Pasar Tambahrejo di lahan seluas 28.052 m2 yang terletak di Jalan Kapas Krampung ini tidak serumit ketika membangun Pasar Wonokromo. Para pedagang Pasar Tambahrejo dengan sukarela bersedia dipindahkan di tempat penampungan sementara (TPS) yang terletak di atas sungai. Mungkin karena melihat pengalaman PD Pasar Surya yang berhasil membangun Pasar Wonokromo, mereka tidak menjadi ragu terhadap keseriusan PD Pasar Surya untuk membenahi Pasar Tambahrejo.

Para pedagang pasar tradisional ini nantinya akan menempati LDB dan LDA. Selain ada pasar tradisional yang sudah dimodernisasi, di bangunan seluas 16.017 m2 itu juga ada hotelnya. Jelas sekali, ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Jika karyawan butuh makanan, maka mereka akan turun ke pasar tradisional.

Seperti kata Direktur Utama PD Pasar Surya Nartiyan Adhana, keberadaan PD Pasar Surya ini tidak lain memang untuk melindungi para pedagang pasar tradisional yang ada di Surabaya. Seperti pedagang di Pasar Wonokromo adalah pedagang lama semua. Natiyan bertekat PD Pasar Surya tidak melakukan marginalisasi terhadap para pedagang Pasar Wonokromo. Mereka menempati sekitar 3.892 stand di LDB dan LDA.

PD Pasar Surya yang mulai dikelola secara profesional memang sedang menggabungkan konsep pasar tradisional dengan modern. Selain Pasar Wonokromo dan Tambahrejo, PD Pasar Surya sekarang sedang membangun Pasar Inpres Bratang (dengan investor PT Kencana Bangun Sarana) dan Pasar Koblen (PT Surya Inti Permata). Sedangkan Pasar Manukan Kulon, Pasar Tunjungan, dan Pasar Ampel sedang dalam tahap perencanaan.

Dari 200 pasar tradisional yang ada di Surabaya, sebanyak 81 unit (dengan total 29.108 stand) di antaranya dikelola PD Pasar Surya. Sebagai PD yang dipercaya menangani pasar tradisional, bersama 781 karyawannya, PD Pasar Surya ingin memberikan yang terbaik untuk warga dan Pemkot Surabaya. Salah satunya bisa dilihat sumbangan PD Pasar Surya terhadap APBD Kota Surabaya. Contohnya, keuntungan pada 2003 yang disetor pada 2004 sebesar Rp 575 juta. Jumlah keuntungan pada 2004 yang disetor pada 2005 meningkat menjadi Rp 1,7 miliar.

Jajaran manajemen berkeinginan menjadikan PD Pasar Surya sebagai penyedia fasilitas perdagangan yang mandiri, maju, profesional, dan sarana pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya, serta merupakan alternatif sumber pendapatan (PAD) bagi Pemkot Surabaya. Manajemen memang sedang berusaha mengembangkan profesionalisme organisasi PD Pasar Surya.

Semakin maraknya hipermarket di Surabaya tentu saja cukup berpengaruh terhadap pasar tradisional yang ada di kawasan sekitarnya. Kalau pasar-pasar tradisional harus bersaing melawan hipermarket rasanya juga tidak akan seimbang. Karena mereka punya modal dan jaringan bisnis yang kuat. Atau dengan kata lain, hipermarket itu merupakan usaha berbasis padat modal. Sedangkan pasar-pasar tradisional itu berbasis padat karya.

Jadi, jika keberadaan hipermarket yang berdekatan dengan pasar-pasar tradisional di Surabaya dibiarkan berlarut-larut, maka bisa menjadi ancaman bagi mereka. Pasar tradisional bersaing dengan hipermarket ibarat Elias Pical yang harus bertanding melawan Mike Tyson. Sekalipun tangan Tyson diikat, pertandingan ini tetap saja tidak akan seimbang. Ketika ada kesempatan, Tyson bisa saja membenturkan kepalanya ke kepala atau bagian tubuh Pical.

Artinya, jika harus dihadapkan dengan hipermarket, pasar tradisional tetap tidak akan mampu melawan hipermarket yang padat modal. Contohnya, untuk kulakan susu atau produk makanan kaleng lainnya, pedagang pasar tradisional paling banyak hanya mampu membeli 3-5 dus saja. Sedangkan hipermarket masih mampu membeli satu kontainer. Jadi, kalau pasar tradisional harus dihadapkan dengan hipermarket, jelas tidak akan mampu bersaing.

Sependapat dengan Sdr. Mochamad Toha dalam tulisannya di Opini Metropolis (Jawa Pos, 22 Februari), sudah saatnya Pemkot Surabaya membatasi jumlah hipermarket yang masuk ke Surabaya. Bila perlu, Pemkot menetapkan zona hipermarket dalam satu kawasan saja.***
Djoko Triatmo Ali
Public Relations PD Pasar Surya, Surabaya

Selasa, 21 Feb 2006
Pasar Tradisional dan Pemihakan Pemerintah Kota

Oleh Achmad Sjafii
Sebagai pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur, Surabaya memiliki beragam pusat perbelanjaan, mulai yang supermodern hingga pasar tradisional. Pusat perbelanjaan modern, seperti hypermarket, supermall, plaza, dan minimarket, memiliki jaringan luas yang dikelola secara profesional. Adapun, yang dikelola dengan manajemen "ala kadarnya" seperti pasar daerah milik pemerintah kota, pasar tradisional (wet market) yang dikelola swasta/swadaya masyarakat, dan koperasi memiliki jaringan dan skala pasar yang sangat terbatas.

Saat ini, jumlah pasar daerah di Kota Surabaya sebanyak 81 yang terdiri atas 38 induk pasar dan 43 anak pasar. Sementara itu, jumlah pasar swasta tradisional di Surabaya yang terdaftar di Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 101. Besarnya pasar tradisional itu melebihi jumlah pasar daerah dan senantiasa bertambah jumlahnya. Jumlah pasar tradisional tersebut belum termasuk pasar-pasar kecil yang belum terdaftar. Sementara itu, jumlah pasar daerah relatif tidak berubah.

Kehadiran pasar tradisional dibutuhkan warga bukan hanya sebagai sarana transaksi jual beli (fenomena ekonomi). Tapi juga fenomena budaya, yakni sebagai tempat berinteraksi masyarakat, terutama di perkampungan lama maupun kompleks perumahan. Proses tawar-menawar, betapa pun menjengkelkan, tetap diperlukan untuk melepaskan kepenatan. Demikian "bumbu" yang tidak dapat dipisahkan dari pemandangan keseharian di pasar tradisional.

Demikian pula dengan faktor lokasi yang relatif terjangkau dari perkampungan maupun kompleks perumahan. Kondisi tersebut menyebabkan pasar tradisional masih bisa dipertahankan. Namun, pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang memburu lokasi-lokasi potensial yang terus mengancam keberadaan pasar tradisional. Dengan begitu, kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan yang berkelanjutan.

Di masa mendatang, jumlah pasar tradisional akan semakin meningkat dan merupakan potensi yang harus ditata dan dikembangkan. Mengingat, pasar tradisional sebagai sarana transaksi jual beli mempunyai karakteristik spesifik dan berbeda dengan ruko, kios, toko, swalayan, mal/plaza, maupun pusat perbelanjaan lain.

Problema Pasar Tradisional

Daya tarik pasar tradisional seperti yang dikemukakan di atas sering tidak diimbangi dengan gangguan-gangguan yang ditimbulkan. Di antaranya adalah banyaknya pasar tradisional yang menempati fasilitas umum, seperti jalan umum (52 persen), sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan kekumuhan. Bahkan, mereka berjualan di depan sekolah, makam, lapangan, dan bantaran sungai (33 persen). Sedikit pedagang yang betul-betul menempati pasar sesuai peruntukan atau hanya 15 persen (data Bagian Perekonomian Pemkot, 2003). Hal itu diperparah dengan makin minimnya lahan yang diperuntukkan pasar tradisional dari tahun ke tahun. Di lain pihak, lonjakan pedagang justru meningkat tajam (lebih dari 13.400) menjadikan pedagang pasar tradisional meluber di luar tempat yang tersedia. Belum lagi pemenuhan fasilitas yang tidak dipenuhi pasar tradisional, seperti ketersediaan lahan parkir yang memadai, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun MCK yang semakin membuat kesan kurang "ramah" terhadap lingkungan sekitarnya. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan minat pembeli untuk tetap mendatangi pasar tersebut.

Tantangan cukup besar adalah kehadiran pasar modern berupa plaza, mal, swalayan, dan hypermarket dengan segala kelebihannya yang lambat laun dikhawatirkan bakal menggusur pasar tradisional. Besarnya minat konsumen di perkotaan untuk berbelanja di supermarket daripada pasar tradisional merupakan tantangan besar bagi pasar tradisional. Pasar tradisional harus mulai melakukan inovasi dan revolusi, terutama dalam memenuhi keinginan konsumen dalam berbelanja.

Berdasar survei lembaga riset Retailer and Business Development "AC Nielsen" terhadap 15.000 responden di Asia Pasifik 2003 mengenai tren orang berbelanja, kebanyakan konsumen menghabiskan uangnya (berbelanja) di supermarket (39 persen). Untuk Indonesia, di antara 1.019 responden di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sebanyak 33 persen berbelanja di supermarket. Sementara itu, 30 persen responden berbelanja di toko barang-barang konsumen yang masih dilayani pemilik atau pekerjanya. Sementara itu, pusat perbelanjaan modern telah berkembang pesat lebih dari 31,4 persen dalam kurun dua tahun saat dilakukan survei. Hal itu disebabkan kebutuhan konsumen yang semakin beragam serta masalah kenyamanan, kualitas, dan harga yang murah daripada supermarket maupun minimarket.

Selain itu, tantangan krusial bagi pengembangan pasar tradisional adalah sempitnya ruang bersaing pedagang pasar tradisional yang kini mulai sangat terbatas. Selama ini, pasar tradisional dianggap memiliki comparative advantages dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak komoditas. Namun saat ini, menjamurnya pengecer (ritel) modern yang memiliki skala ekonomis cukup luas dan akses langsung terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan. Mereka pun mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, para pedagang pasar tradisional umumnya mempunyai skala kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis.

Di lain pihak, pasar tradisional masih diminati masyarakat karena menyediakan produk kebutuhan sehari-hari, terutama bahan mentah. Untuk komoditas itu, tampaknya pasar tradisional masih mampu bersaing dengan memberikan harga yang relatif murah dan produk yang segar. Beberapa pengecer (ritel) yang menawarkan bahan pangan mentah (supermarket) masih memberikan harga yang lebih tinggi, tapi kualitas, pengemasan, dan displai (penyajian) jauh lebih menarik.







Intervensi dan Keberpihakan Pemerintah

Hingga kini, masih ada anggapan bahwa pasar tradisional dipandang sebelah mata, bahkan dihindari sebagian masyarakat, terutama kelas menengah atas. Hal itu disebabkan berbagai fenomena gangguan yang ditimbulkan maupun berbagai kekurangan pasar tradisional. Di sisi lain, sebagai bagian dari penggerak perekonomian kota, dapat dikatakan pasar kurang mendapat perhatian dan sentuhan pembangunan pemerintah kota. Bisa dikatakan, pasar tradisional kurang diurus PD Pasar Surya, mengingat retribusi yang dikeluarkan pedagang tidak masuk kantong perusahaan daerah (PD). Padahal, jumlah pungutan yang resmi maupun tidak (pungli) lumayan besar.

Dari survei TIM FE Unair yang pernah dilakukan tentang pungutan terhadap pedagang di pasar tradisional menunjukkan bahwa dalam satu bulan rata-rata para pedagang membayar "setoran" tersebut tidak kurang dari Rp 17.500. Variasi pungutan antara Rp 10.000 sampai Rp 50.000 per bulan. Hal itu dialami 76 persen pedagang. Bahkan, terdapat pedagang yang dipungut antara Rp 50.000-100.000 (11 persen), lebih dari Rp 100.000 (9 persen). Namun, sedikit sekali pedagang yang dipungut kurang dari Rp 10.000 (3 persen).

Mengingat berbagai himpitan yang dialami para pedagang pasar tradisional, tentunya pemerintah kota dituntut turut campur untuk mengatasi berbagai problema tersebut. Di sini, diperlukan peran pemerintah untuk memikirkan kelangsungan hidup pedagang pasar tradisional karena menyangkut hajat hidup banyak keluarga. Keberpihakan pemerintah itu tidak perlu diwujudkan dengan menghambat pertumbuhan pusat perbelanjan/pertokoan modern. Namun, pemerintah harus tetap melibatkan pelaku golongan ekonomi lemah. Tentunya, peran pemerintah yang utama adalah alokasi peran pelaku ekonomi.

Pemihakan pemerintah kepada pedagang pasar tradisional dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk turut memetik keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan masyarakat serta membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan mengancam eksistensi mereka. Sifat pedagang pasar tradisional umumnya lemah dalam banyak hal. Karena itu, pemerintah harus aktif memberdayakan pedagang tradisional.

Pemberdayaan pedagang kecil (small enterprise empowering) itu dapat dilakukan, antara lain, dengan membantu memperbaiki akses terhadap informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau pemasok (supplier). Pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisional perlu dibantu mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangan. Pemerintah dapat menjadi mediator untuk menghubungkan pedagang pasar tradisioanal secara kolektif dengan industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah.

Tidak kalah penting, modernisasi peremajaan maupun revitalisasi pasar tradisional juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar tradisional dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Modernisasi juga perlu diciptakan untuk mengurangi atau meminimalkan citra miring sekaligus menghambat berpalingnya konsumen dari pasar tradisional. (*)
Achmad Sjafii
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Unair Surabaya












Senin, 05 Sept 2005
Indomaret Target 10 Toko Setiap Bulan

SURABAYA - Menambah jumlah gerai masih dipilih pengelola minimarket untuk mendongkrak omzet. Di Jawa Timur, Indomaret sudah membuka lebih dari 500 toko per Juli 2005. Angka ini diyakini bakal terus tumbuh mengingat target setidaknya 10 toko baru setiap bulannya harus buka

Arnold Radjagukguk, franchise manager PT Indomarco Prismatama, pemegang hak waralaba Indomaret, menyatakan omzet bisnis ritel akhir-akhir ini cenderung stagnan. "Ada kenaikan namun tidak besar, karena itu penambahan gerai masih diperlukan" katanya.

Arnold memperkirakan ini imbas daya beli masyarakat yang cenderung turun seiring kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok. Tetapi hal ini tidak menyurutkan pihaknya untuk terus menggenjot pembukaan gerai-gerai baru Indomaret lewat sistem waralaba.

Menyikapi menurunnya omzet, pihak Indomaret sendiri selalu meminta pemilik untuk tidak terlalu menggantungkan keuntungan dari item-item produk yang dipasarkan. "Kita mengharapkan pemasukan di sisi lain selain jualan produk," papar Arnold.

Misalnya saja Indomaret tidak akan memberikan izin waralaba kepada investor yang tidak memiliki lebar toko kurang dari enam meter. Ini dilakukan karena pihak toko nantinya harus memiliki rak display utama yang disewakan dan diletakkan di tengah-tengah toko.

"Bisnis retel ini bisnis uang receh, kalau hanya mengharapkan dari jualan produk saja keuntungannya tidak terlalu besar," ujar Arnold. Rak-rak utama itu adalah salah satu pemasukan lain dari waralaba Indomaret. Karena nanti suplaier murni menyewa rak tersebut tanpa bagi hasil. Selain itu pihaknya juga mengharapkan investor memiliki teras yang cukup besar sehingga bisa disewakan ke pihak lain.

Ditambahkan Arnold, potensi pasar ritel modern dalam bentuk mini market masih besar, meskipun ekspansi hypermarket terus berlangsung. Agar masyarakat semakin mudah menjadi pengelola gerai, program take over toko juga semakin gencar dilakukan Indomaret.

Toko yang ditawarkan Indomaret dijamin prospektif dan "sehat", sebab harga take over sudah satu paket yang meliputi goodwill yang dijamin Indomaret, franchise fee lima tahun, peralatan dan gudang, sewa tempat lima tahun, dan perijinan. "Kita-kita, dengan pengelolaan normal, dalam tiga tahun investor yang mengambilalih toko kami sudah BEP,"

Kamis, 08 Sept 2005
Matahari Antisipasi UU Ritel

Buka Gerai Hypemart Pertama di Surabaya
SURABAYA - Desakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada pemerintah agar segera menerbitkan UU ritel sudah diantisipasi peritel besar PT Matahari Putra Prima Tbk. Salah satu upayanya adalah dengan merealisasikan konsep ritel yang sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam undang-undang.

Emi Nuel, vice president Hypermart Matahari Putra Prima mengatakan pihak perusahaan tidak merasa keberatan atau cemas bila nantinya UU ritel tersebut diberlakukan. Sebab semua gerai Matahari, terutama hypermarket, saat ini tidak berada di luar jalur UU ritel yang minta oleh KPPU. "Luas masing-masing gerai Hypermart yang sudah berdiri sampai saat ini tidak lebih dari 10 ribu meterpersegi (m2). Ini masih dalam batasan rencana UU ritel yang membatasi ruang hypermarket seluas 10 ribu m2," ungkapnya disela-sela pembukaan Hypermart di lower ground Supermal Pakuwon Indah Surabaya.

Emi mencontohkan misalnya untuk gerai terbaru ini, Hypermart hanya menempati lantai seluas 5.000 m2. " Dan rata-rata luas gerai Hypermart yang sudah dibangun tidak jauh dari angka 5.000m2 itu," tambahnya.

Selain itu pemilihan lokasi yang cenderung menempati pusat-pusat perbelanjaan yang sudah eksis dan ternama juga dianggap Emi sebagai salah satu langkah ’aman’ bagi perusahaan. "Kita cenderung tidak rumit dalam mendapatkan izin, karena kita masuk di pusat perbelanjaan yang sudah ada izin bangunan dan pengoperasiannya," sambungnya.

Lokasi Hypermart di Surabaya dulunya adalah gerai Market Place yang kemudian ditutup. "Kita kembangkan pasar Market Place untuk membidik konsumen yang lebih luas," katanya.

Ditambahkan Emi, pertumbuhan gerai Hypermart sangat cepat, tidak saja di pulau Jawa, melainkan di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi. Sejak pertama kali dikembangkan 19 bulan lalu, sudah berdiri 12 gerai dan akan ditambah sekitar 6 gerai Hypermart lagi hingga akhir tahun ini. Diantaranya di Bandung, Makasar, Kelapa Gading Jakarta, Depok Jakarta, dan Medan.

Hypermart sendiri di Jatim baru buka dua gerai, di Malang dan Surabaya. Diakui Emi, setelah Hypermart Supermal mereka akan membuka minimal dua gerai baru di kawasan Surabaya dan sekitarnya.

"Sudah ada beberapa lokasi yang cocok untuk Hypermart di Surabaya dan Sidoarjo. Paling tidak tahun 2006 mendatang ada 3 Hypermart yang akan dibuka di Surabaya dan sekitarnya dari 13 yang ditargetkan secara nasional," ujarnya.

Carmelito Regalado, director merchandising & marketing Matahari Supermarket menambahkan investasi Hypermart di Supermal ini sebesar Rp 25 miliar dengan target omzet Rp 15 miliar - Rp 20 miliar per bulan. "Melihat potensinya, kami optimistis bisa mencapai target. Surabaya Barat sudah menjelma menjadi kota mandiri yang padat penghuni khususnya untuk masyarakat menengah atas," jelasnya.

Disinggung tentang partisipasi UKM (usaha kecil menengah), Carmelito menjelaskan, di setiap pembukaan Hypermart, keberadaan UKM sangat diperlukan sebagai supplier aneka jenis produk pendukung. Mulai makanan ringan, jajanan, buah-buahan, dan produk siap saji dan produk segar lainnya."Hypermart tidak mematikan UKM atau pasar tradisional karena masing-masing punya segmen beda. Justru Hypermart memanfaatkan produk UKM yang memenuhi standar. Untuk Hypermart di Supermal ini didukung sekitar 100 UKM sebagai supplier," jelasnya.(tia)

Minggu, 15 Mei 2005
Pasar Tradisional Mulai Diremajakan

Pedagang Berjualan di Penampungan Sementara
SHANTA-Dari 151 pasar tradisional di Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, ditargetkan 26 pasar tradisional akan segera dilakukan peremajaan pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, peremajaan 18 pasar diantaranya sudah dihitung biaya pembangunanannya dengan nilai investasi sebesar Rp 260 miliar. Peremajaan dilakukan untuk menciptakan pasar tradisional yang berkualitas modern dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi.

Hal itu diungkapkan Dirut PD Pasar Jaya Prabowo Soenirman saat meresmikian pemancangan tiang pertama Pasar Shanta, Jum’at kemarin. Menurut dia, Pasar Shanta adalah satu dari 11 pasar yang telah mendapatkan ijin pembangunan dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) DKI Jakarta. Dengan diancangkannya tiang beton tersebut maka secara resmi proses pembangunan peremajaan Pasar Shanta sudah dimulai.

Walau investasi untuk merenovasi 18 pasar tradisional tersebut terbilang cukup kecil jika dibandingkan pasar-pasar modern lainnya di Jakarta, namun PD Pasar Jaya optimis bahwa daya saing pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern. "Kita punya pangsa pasar sendiri, selama kita konsisten dalammenjaga kualitas pasar dan fasilitas epdnuk7ng lainnnya saya optimis pasar tradisional bisa bertahan di tengah menjamurnya hypermarket di Jakarta,"katanya. Untuk itu, selama tahun 2005 Prabowo bertekad akan menyelesaikan peremajaan 26 pasar tradisional di Jakarta. Pasar Tanah Abang termasuk dalah satu dari 26 pasar tradisional yang akan diremajakan.

"Dari target 26 pasar, baru 11 pasar yang dapatkan ijinnya Kita harapkan jika bulan depan ijinnya keluar lagi, kita akan mulai bangun lagi," ujarnya. Namun ia mengeluhkan lambatnya proses perizinan dari TPAK yang dianggapnya memperlakukan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sama dengan pasar swasta lainnya.

Dia menjelaskan 11 pasar yang sudah mengantongi ijin tersebut di antaranya adalah Pasar Cibubur, Shanta, Palmeriam, Kawi-kawi, Enggo, Tugu, Muara Angke, serta Ciplak. "Kita kerja sama dengan sistem penyertaan kompensasi karena begitu mereka selesai membangun kemudian kita sama-sama menjual, selesai. Jadi PD Pasar Jaya tetap sebagai pihak pengelola," paparnya.

Menurut dia Pasar Shanta yang didirikan pada tahun 1970-an ini akan dibangun kembali dengan biaya Rp 64 miliar. Pasar yang dengan luas 8.890 m2 ini akan diremajakan dengan konsep modern market 3 lantai yang bisa menampung 1.100 kios yang akan dijual Rp6,5 juta-16 juta/m2."Saat ini kita sudah siapkan penampungan sementara bagi 650 pedagang," tambahnya.(fol)

Sabtu, 14 Mei 2005
Pasar Tradisional Mulai Diremajakan

Pedagang Berjualan di Penampungan Sementara
SHANTA-Dari 151 pasar tradisional di Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, ditargetkan 26 pasar tradisional akan segera dilakukan peremajaan pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, peremajaan 18 pasar diantaranya sudah dihitung biaya pembangunanannya dengan nilai investasi sebesar Rp 260 miliar. Peremajaan dilakukan untuk menciptakan pasar tradisional yang berkualitas modern dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi.

Hal itu diungkapkan Dirut PD Pasar Jaya Prabowo Soenirman saat meresmikian pemancangan tiang pertama Pasar Shanta, Jum’at kemarin. Menurut dia, Pasar Shanta adalah satu dari 11 pasar yang telah mendapatkan ijin pembangunan dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) DKI Jakarta. Dengan diancangkannya tiang beton tersebut maka secara resmi proses pembangunan peremajaan Pasar Shanta sudah dimulai.

Walau investasi untuk merenovasi 18 pasar tradisional tersebut terbilang cukup kecil jika dibandingkan pasar-pasar modern lainnya di Jakarta, namun PD Pasar Jaya optimis bahwa daya saing pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern. "Kita punya pangsa pasar sendiri, selama kita konsisten dalammenjaga kualitas pasar dan fasilitas epdnuk7ng lainnnya saya optimis pasar tradisional bisa bertahan di tengah menjamurnya hypermarket di Jakarta,"katanya. Untuk itu, selama tahun 2005 Prabowo bertekad akan menyelesaikan peremajaan 26 pasar tradisional di Jakarta. Pasar Tanah Abang termasuk dalah satu dari 26 pasar tradisional yang akan diremajakan.

"Dari target 26 pasar, baru 11 pasar yang dapatkan ijinnya Kita harapkan jika bulan depan ijinnya keluar lagi, kita akan mulai bangun lagi," ujarnya. Namun ia mengeluhkan lambatnya proses perizinan dari TPAK yang dianggapnya memperlakukan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sama dengan pasar swasta lainnya.

Dia menjelaskan 11 pasar yang sudah mengantongi ijin tersebut di antaranya adalah Pasar Cibubur, Shanta, Palmeriam, Kawi-kawi, Enggo, Tugu, Muara Angke, serta Ciplak. "Kita kerja sama dengan sistem penyertaan kompensasi karena begitu mereka selesai membangun kemudian kita sama-sama menjual, selesai. Jadi PD Pasar Jaya tetap sebagai pihak pengelola," paparnya.

Menurut dia Pasar Shanta yang didirikan pada tahun 1970-an ini akan dibangun kembali dengan biaya Rp 64 miliar. Pasar yang dengan luas 8.890 m2 ini akan diremajakan dengan konsep modern market 3 lantai yang bisa menampung 1.100 kios yang akan dijual Rp6,5 juta-16 juta/m2."Saat ini kita sudah siapkan penampungan sementara bagi 650 pedagang," tambahnya.(fol)






Kamis, 23 Des 2004
Supermarket Lokal Andalkan Fresh Goods

Hindari Kompetisi dengan Hypermarket
SURABAYA - Keuntungan dari selisih harga harga pembelian dengan harga jual (margin) supermarket lokal semakin tertekan. Ekspansi hypermarket di pusat kota dan jaringan minimarket yang sampai ke pelosok membuat penjualan kebutuhan sehari-hari (daily need) supermarket mendapat pesaing ketat.

Menurut Soerjadi, promotion manager Sinar Supermarket, pihaknya terus melakukan inovasi pasar agar benturan langsung dari hypermarket dan minimarket bisa dihindari."Terobosan terbaru kami adalah aktif membuka stan bagi produk bahan segar seperti sayur, buah, dan ikan," ujarnya saat ditemui dikantornya kemarin. Upaya memboyong konsep pasar tradisional ke gerai supermarket itu diharapkan ampuh menarik pembeli.

Hasil terobosan baru itu mulai terasa. Soerjadi menyebutkan inovasi berupa pasar pagi yang menjual sayuran dan pasar ikan telah berhasil menyumbang peningkatan pendapatan sebesar 40 persen. "Tahun depan kami menargetkan ada peningkatan pendapatan sebesar 70 persen dari konsep pasar taradisional yang kian lengkap,"ujarnya.

Diakui Soerjadi, kompetisi dengan peritel modern, terutama dengan hypermarket berdampak pada penurunan margin laba. "Pengurangannya bisa mencapai 2 persen dari perolehan marjin sebelumnya yang sebesar 12,5 persen dari total penjualan," sebutnya. Namun dia optimistis dengan semakin lengkapnya produk di Supermarket, dalam jangka panjang margin supermarket akan pulih.

Sementara itu Amin Mahendro ketua departemen keagenan pengecer dan pertokoan Kadin Jatim menyatakan peritel lokal supermarket perlu melakukan inovasi pasar agar dapat meningkatkan daya saing dan menghindari pengurangan marjin. " Selama ini hypermarket termasuk sumber pendapatan negara yang cukup besar. Pengusaha hipermarket membuka gerai mereka dengan membayar biaya investasi pada pemerintah, baik dalam bentuk pengurusan perijinan maupun pajak," katanya. Karena itu ekspansi hipermarket tidak mungkin dibatasi secara mutlak.(pnh)

Rabu, 24 Nov 2004
KPPU Klarifikasi Monopoli Hypermarket

JAKARTA - KPPU merespon positif laporan dari AP3MI (Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia) terkait listing fee dan sejumlah mekanisme jual beli yang dilakukan oleh beberapa hypermarket di Indonesia. Saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan klarifikasi pengaduan sebelum masuk laporan pendahuluan untuk pemeriksaan.

"Kami telah melakukan rapat komisi untuk melakukan klarifikasi dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebuah hypermarket. Kami telah meminta keterangan pelapor kemudian akan ditindaklanjuti dengan memanggil manajemen hypermarket yang ada di Indonesia," papar Ketua KPPU, Sutrisno Iwantono, kepada koran ini, kemarin. Ditambahkannya, KPPU menganut asas praduga tak bersalah. Meski sebuah hypermarket diperiksa atas dugaan monopoli, lanjut Iwantono, belum tentu mereka bersalah.

Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, beberapa hypermarket di Indonesia menerapkan sistem listing fee dan trading term yang dinilai memberatkan pemasok skala kecil dan menengah. Listing fee adalah pengenaan biaya awal untuk setiap jenis produk, sedangkan mekanisme trading term adalah sejumlah pemotongan harga satuan produk dari pemasok yang mencapai 20 persen.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa listing fee kepada pemasok UKM berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3,5 juta untuk per item per toko. Sementara bila ada grand opening gerai baru, fee baru sebesar Rp 35 juta per departemen dan Rp 3 juta per item barang
Sementara itu, Ketua Umum AP3MI Susanto menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh hypermarket ini sangat merugikan pemasok UKM yang memiliki keterbatasan dana. "Seharusnya hypermarket memberlakukan perdagangan yang fair sehingga tidak ada monopoli yang dilakukan oleh pemasok tertentu," jelasnya. Ditambahkannya, persoalan perbedaan harga untuk menjadi yang termurah antar-hypermarket sangat terkait dengan kemampuan pengelolanya melakukan efisiensi. "Yang pasti para pemasok memberikan harga yang sama kepada setiap perusahaan ritel," paparnya.

Dalam laporannya kepada KPPU, AP3MI juga mengeluhkan terjadinya marjin negatif (minus margin). Kebijakan marjin negatif dilakukan sebuah hypermarket jika mendapatkan harga barang di gerainya lebih mahal dari yang ada di pesaingnya. Hypermarket ini akan langsung memotong faktur tagihan tanpa menunggu persetujuan pemasok. (faq)


Rabu, 20 Okt 2004
Sidak Pasar, Diledek Pedagang

SURABAYA - Kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok mendapat respon serius dari pemkot. Kemarin, Wali Kota Bambang D.H. dan beberapa pejabat melakukan sidak ke sejumlah pasar dan swalayan.

Sidak yang dipimpin wali kota itu diikuti Kabag Perekonomian Endang Tjaturahwati, Kabag Perlengkapan Yayuk Eko Agustin, jajaran direksi PD Pasar, serta pejabat terkait. sasaran operasi adalah komplek pertokoan pracangan di Jl Wali Kota Mustajab, Pasar Genteng, Pucang, Bendul Merisi dan Hypermarket Giant.

Tidak ada temuan baru dalam sidak kemarin. Maklum, survei harga telah dilakukan Bagian Perekonomian Pemkot sebelum sidak dimulai. Barang-barang yang naik juga sama sepeti yang ditulis koran ini kemarin. Misalnya, cabe merah yang melonjak dari Rp 4.200 menjadi Rp 4.600, atau telur ayam yang seminggu lalu masih Rp 7.030 per kilo, kini menjadi Rp 7.330. Begitu juga dengan gula pasir yang naik sekitar Rp 100 sampai Rp 300 setiap kilonya.

Beberapa kejadian menarik tampak saat wali kota blusukan ke dalam stan-stan pengab di Pasar Pucang. Waktu itu, seorang pedagang sayur bernama Siti sedang dikuliahi Bambang mengenai pentingnya penataan stan. "Kalau dagangan tidak ditata dengan baik, lama-lama orang akan bosan membeli ke sini. Makanya, dagangan ibu harus ditata yang bagus seperti di Giant," kata Bambang. Tapi, apa jawaban pedagang itu? "Bagaimana bisa menata dagangan seperti di Giant Pak, wong stan saya kecil," kata pedagang itu sambil tersenyum.

Di Pasar Genteng, Bambang mendapat sambutan menarik dari beberapa pedagang yang mengenakan kaos PNBK. Saat asyik berkeliling satu sayuran, Bambang diteriaki beberapa pedagang itu. "Hidup SBY.., hidup SBY….. Kan sama-sama Bambang-nya. Bedanya, yang satu wali kota, satunya lagi presiden," teriak beberapa pedagang.

Ada juga pedagang yang cemberut karena Bambang dan para pejabat pemkot hanya keliling pasar tanpa membeli barang. "Kok tanya harga terus sih Pak, kapan belinya," ledek seorang pedagng udang kepada Bambang. "Iyo, iyo, engkok tak kulak (iya, iya, nanti saya borong, Red)," jawab Bambang sambil tersenyum. (oni)

Jumat, 23 Sept 2005
Pasar Tradisional, Bisa Nawar

Meskipun pasar swalayan mulai memonopoli tempat perbelanjaan, bukan berarti pasar tradisional jadi sepi pelanggan. Pasar tradisonal tetap punya pengunjung setia, lho. Sebanyak 14,3 persen responDet buktinya. Mereka bilang, pasar tradisional punya beberapa keistimewaan yang nggak dimiliki pasar swalayan. Nggak percaya? Tanya aja Nurma.

"Dibanding pasar swalayan, pasar tradisional memang terkesan lebih semrawut dan kotor. Biar begitu, aku lebih suka belanja di pasar tradisional, lho. Aku merasa, belanja di situ punya seni tersendiri," ujar dara SMAN 98 ini.

Seninya apa? "Bisa nawar! Coba kalau di pasar swalayan. Jangan harap bisa nawar harga. Bahkan, nunggu ada diskon aja jarang banget. Padahal, dalam jual beli, kan, dikenal istilah tawar-menawar. Makanya, belanja di pasar tradisional adalah praktek jual beli yang sesungguhnya," tutur Nurma.

Nurma juga bilang, dari tawar-menawar harga, akan terjalin interaksi antara penjual sama pembeli. "Keuntungannya, bisa jadi kenal sama si pedagang. Selain itu, bisa menambah pengetahuan seputar produk yang kita beli. Soalnya, bisa tanya tentang produk yang berkualitas ke penjualnya," imbuhnya.

Rara juga lebih suka belanja di pasar tradisional. "Kebetulan, aku memang suka banget sama hal-hal yang berbau tradisional. Alat tradisional, peninggalan bersejarah dan sebagainya. Termasuk, pasar tradisional. Soalnya, pasar tradisional udah ada sejak jaman kerajaan," sahut mahasiswi Univ. Nasional ini.

Meski begitu, alasan utama Rara menyukai pasar tradisional adalah karena letaknya yang strategis. "Dibanding pasar swalayan, lokasi pasar tradisional relatif terjangkau. Hampir di setiap tempat, pasti ada. Nggak terkecuali di pedesaan. Bahkan, selalu disertai pasar emperan. Seru, kan!" terusnya.

"Karena letaknya yang strategis, aku nggak perlu susah-susah kalau mau belanja. Bahkan, nggak ada batasan waktu. Lain halnya di pasar swalayan. Paling-paling, jam sepuluh malam juga udah tutup. Baru buka lagi, jam sepuluh pagi, deh. Kalau pasar tradisional, sih, jam empat pagi juga udah rame," tegas pengais ilmu Sastra Jepang ini.

"Secara umum, aku juga lebih suka kunjungi pasar tradisional. Soalnya, di pasar tradisional, kita bener-bener fokus belanja sesuai kebutuhan," ucap Ismail. Dia bilang, kalau di pasar swalayan, dirinya jadi sering belanja secara berlebihan.

Kok bisa? "Kalau di pasar tradisional, kita bisa belanja sesuai keinginan. Misalnya, belanja bawang putih. Seandainya beli satu kilo kebanyakan, kita bisa menguranginya. Contoh, jadi beli seharga Rp 500 rupiah aja. Soalnya, butuhnya memang sedikit," tutur cowok SMAN 3 ini.

Sebaliknya, Ismail bilang, di pasar swalayan, belanja sesuai keinginan itu mustahil terjadi. "Buktinya, barang dagangan itu dijual per paket. Kalau pun ada yang diecer, hitungannya pasti per ons atau per kilo. Jadi serba salah, kan? Beli sedikit takut kurang, beli kebanyakan, takut mubazir. Mendingan di pasar tradisional, deh!" pungkasnya. (gen)